Forum Tenaga Honorer Sumedang Takkan Berhenti Memperjuangkan Nasib Para Tenaga Honorer

Forum Tenaga Honorer di Sumedang mengaku terus memperjuangkan nasib para tenaga honorer. Menyongsong keputusan Pemerintah Pusat yang bakal menghapus tenaga honorer pada pada 28 November 2023 nanti.

Dengan adanya persyaratan mengikuti seleksi P3K minimal harus lulusan D3, dinilai telah sangat melukai hati para tenaga honorer di Sumedang.

Ketua Forum Tenaga Honorer Sumedang Iman Risman mengatakan. Pihaknya terus memperjuangkan nasib masa depan tenaga honorer di Sumedang yang jumlahnya kurang lebih 9000 orang. Mulai dari yang bekerja diberbagai SOPD (Satuan organisasi perangkat daerah).

“Dengan keputusan Kemen PAN-RB soal penghapusan tenaga honorer, kami tidak terima khususnya untuk honorer katagori 2. Hal ini dikarenakan mereka sudah bekerja puluhan tahun. Kenapa, formasinya hanya guru, tapi bekerja di teknis tidak ada formasinya. Sekali lagi puluhan tahun mereka mengabdi dan keputusan KemenPAN-RB sangat melukai hati para tenaga honorer”. Kata Iman kepada JabarOnNews.com melalui telepon selularnya.

Iman juga mempertanyakan, soal formasi P3K yang selalu guru yang diadakan formasinya. Padahal, tenaga teknis juga sangat berperan penting di setiap SOPD, namun tidak ada formasi untuk tenaga teknis. Disisi lain jumlahnya pun tidak sedikit yang bekerja di bidang teknis.

“Untuk tahun ini saja, yang pensiun itu tidak sedikit dari berbagai dinas, sangat banyak sekali. Perlu diketahui posisi guru dan teknis itu hampir seimbang jumlahnya di dinas. Dan kendali posisi tenaga kerjaan itu adalah tenaga honorer, yang bekerja di dinas itu 70% adalah tenaga honorer, jangan di dinas lain, di bidang saya saja, saat ini PNS nya hanya dua orang yang aktif selebihnya dikerjakan oleh tenaga honorer,” tutur Iman.

Iman menuturkan, di daerah terpencil itu lebih parah lagi, karena yang bekerja adalah tenaga honorer, untuk PNS hanya satu dua orang saja tidak lebih dari itu. Kalau mau jujur, pihaknya terus bergerak dalam sebulan ini, dengan mengikuti prosedur belum mengarah kepada aksi.

“Kami akan melakukan audensi dengan wakil ketua DPRD Sumedang, ketika nanti keputusannya tidak ada yang berubah sesuai aturan KemenPAN-RB, maka, kami akan melakukan aksi besar-besaran di bawah bendera Forum Tenaga Honorer berjuang untuk masa depan kami,”

“Untuk mengikuti seleksi P3K, jelas di aturan yaitu minimal D3, lalu mau dikemanakan 2000 lebih lulusan SMA, SMP dan SD yang sudah mengabdi puluhan tahun. seperti itu endingnya? apa membuat aturan keputusan tersebut tidak turun dulu ke lapangan,”

“Puluhan tahun lulusan SMA, SMP dan SD kurang lebih 2000 telah mengabdi, ada yang menjadi kebersihan di dinas dan sekolah, ada yang menjadi tenaga teknis itu tidak sebentar, puluhan tahun, dengan bayaran berapa?, apa menuntut untuk di bayar lebih, kan tidak, puluhan tahun, sekarang harus kandas begitu saja, dimana nurani dimana kebijakan,” Kata Iman mengakhiri. (/Red)