Menpan-RB Bocorkan Modus Nakal Pemda Dalam Pekerjakan Honorer

JabarOnNews.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas membocorkan taktik nakal Pemerintah Daerah dalam merekrut pegawai honorer meskipun, Pemerintah Pusat mendorong pembatasannya.

Menurutnya, Kepala Daerah seringkali terbebani dengan janji kinerja kepada konstituen di daerahnya, termasuk persoalan pengadaan pegawai honorer atau pegawai non-ASN.

Semasa dirinya menjabat sebagai Bupati di Banyuwangi, dia mengaku sudah melarang keberadaaan pegawai honorer di lingkungan kerjanya.

"Saya patok gajinya Rp 25 Milliar, setelah itu saya kunci. Saya kaget menjelang akhir setelah saya kunci gajinya malah melonjak naik menjadi Rp 40 milliar, gaji honorer tidak ada, akan tetapi dititipkan di kegiatan, jadi ilmunya ada aja teman-teman Pemerintah Daerah," paparnya dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan KemenPAN-RB.

"Makanya saya diskusi dengan teman-teman buat apa bikin pagar tinggi-tinggi kemudian harus dilompati pagar itu." Ujar Azwar Anas.

Saat ini, ketika menjabat sebagai menteri, dia mengungkapkan bahwa Pemerintah tengah mendorong kesejahteraan ASN.

Salah satu rencana yang mengaung di publik adalah penghapusan ASN. Rencana ini membuat Pemerintah Daerah (Pemda) panik karena banyak diantara mereka yang masih memperkerjakan honorer karena adanya keterbatasan kemampuan mempekerjakan ASN.

Azwar menegaskan bahwa Pemda masih diperbolehkan mengangkat honorer tapi hanya sepanjang masa jabatannya.

"Ini solusi, kira-kira begitu. Kalau enggak ada solusi marah semua Bupati," tegasnya seraya tersenyum.

Namun, Azwar mengungkapkan bahwa solusi ini baru dalam tahapan usulan yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dan dibuatkan regulasi untuk mengaturnya. (/Red)***